Sistem Multipartai di Indonesia

A. Pendahuluan

Perkembangan jumlah partai di Indonesia saat ini sangat cepat, terbukti dari banyaknya parta-partai baru yang muncul di Indonesia seperti Gerindra dan Nasdem. Banyaknya partai saat ini tidak menajmin kestabilan politik di Indonesia. Masyarakat mulai gerah dengan tokoh-tokoh elit yang ada di Indonesia saat ini. Mereka tidak konsisten dan tidak setia dalam partai yang dimasukinya, apabila merasa kalah atau kurang dengan mudahnya mereka keluar dari partai tersebut atau koalisinya dan membentuk partai baru dan koalisi baru. Bagaimana bangsa ini mau maju tapi tidak ada satu pun elit politik yang bisa diteladani dari tindakaanya?

Hal ini terjadi karena masyarkat melihat tidak ada kestabilan poltik yang ada di Indonesia. Merka hanya bisa percaya dengan hal yang terlihat oleh mata mereka secara deskriptif, yaitu uang adalah penguasa di negara ini tidak ada yang lain. Sehingga saat ini hampir tidak ada niat tulus dari masing-masing orang. Lihatlah betapa banyaknya kader-kader dari partai politik dari kalangan artis dan pengusaha. Hal ini berarti partai tidak lagi memilih anggotanya dari kemampuan mereka tapi dari sebesar apa keuntungan yang mereka berikan untuk partai itu sendiri. Selain itu visi dan misi partai yang sebenarnya pun tidak dapat dijalankan karena semuanya dilihat dari segi finansial. Dalih- dalih visi misi yang semu belaka oleh partai saat ini membuat partai terombang-ambing banyaknya dan terpecah menjadi bayak partai dan tidak satu suara lagi sebagai tempat mediasi politik negara.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Yang perlu dibahas ulang adalah “apakah sudah tepat sistem multipartai di Indonesia ini?”. Banyaknya partai yang ada saat ini tidak menjamin kestabilan politik di Indonesia. Pada tahun 2009 ,jumlah partai yang mengikuti Pemilu ada 38. Departemen Kehakiman mulai melihat prospek peneyderhanaaan partai nampaknya, karena jumlah partai yang mengikuti Pemili 2014 berjumlah 16. Hal ini menunjukan bahwa sitem multipartai saat ini perlu dikaji ulang. Dengan penyederhanaan partai diharapkan kestabilan politik lebih baik.

Pertanyaan kedua adalah “apa yang harus dilakukan untuk menjaga kestabilan politik?”. Yang harus dilakukan adalah lebih menyederahanakn partai menjadi dua partai saja yaitu menggunakan sistem dwi partai. Ada pepatah mengatakan “lebih baik panas atau dingin daripada suam-suam kuku”. Di negara demokrasi, peran partai hanay terbagi dua yaitu partai oposisi dan koalisi, lebih mudah bagi masyarakat untuk menilai mana partai yang oposisi dan koalisi apabaila hanya dua partai yang ada. Partai pun akan semakin mantap menyiapkan rencana dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi mereka. Jadi lebih baik partai yang ada di negara ini dua saja seperti di negara yang menganut sitem hukum anglo xaxon (Inggris dan Amerika Serikat).

Pemilu 1955

Lihat pula: Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955

Pemilu 1955 diikuti oleh 172 kontestan partai politik. Empat partai terbesar diantaranya adalah PNI (22,3 %)/57 kursi, Masyumi (20,9%)/57 Kursi, Nahdlatul Ulama (18,4%)/ 45 kursi, dan PKI (15,4%)/39 kursi.

Pemilu 1971

Lihat pula: Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971

Pemilu 1971 diikuti oleh 10 kontestan, yaitu:

1. Partai Katolik
2. Partai Syarikat Islam Indonesia
3. Partai Nahdlatul Ulama
4. Partai Muslimin Indonesia
5. Golongan Karya
6. Partai Kristen Indonesia
7. Partai Musyawarah Rakyat Banyak
8. Partai Nasional Indonesia
9. Partai Islam PERTI
10. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

Pemilu 1977–1997

Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diikuti oleh 3 kontestan yang sama, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan
2. Golongan Karya
3. Partai Demokrasi Indonesia

Pemilu 1999

Lihat pula: Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999

Pemilu 1999 menggunakan sistem proporsional dengan daftar stelsel tertutup dan diikuti oleh 48 partai politik, yaitu:

1. Partai Indonesia Baru
2. Partai Kristen Nasional Indonesia
3. Partai Nasional Indonesia - Supeni
4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia
5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia
6. Partai Ummat Islam
7. Partai Kebangkitan Ummat
8. Partai Masyumi Baru
9. Partai Persatuan Pembangunan
10. Partai Syarikat Islam Indonesia
11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12. Partai Abul Yatama
13. Partai Kebangsaan Merdeka
14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa
15. Partai Amanat Nasional
16. Partai Rakyat Demokratik
17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905
18. Partai Katolik Demokrat
19. Partai Pilihan Rakyat
20. Partai Rakyat Indonesia
21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi
22. Partai Bulan Bintang
23. Partai Solidaritas Pekerja
24. Partai Keadilan
25. Partai Nahdlatul Ummat
26. Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis
27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
28. Partai Republik
29. Partai Islam Demokrat
30. Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen
31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak
32. Partai Demokrasi Indonesia
33. Partai Golongan Karya
34. Partai Persatuan
35. Partai Kebangkitan Bangsa
36. Partai Uni Demokrasi Indonesia
37. Partai Buruh Nasional
38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
39. Partai Daulat Rakyat
40. Partai Cinta Damai
41. Partai Keadilan dan Persatuan
42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia
43. Partai Nasional Bangsa Indonesia
44. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia
45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
46. Partai Nasional Demokrat
47. Partai Ummat Muslimin Indonesia
48. Partai Pekerja Indonesia

Pemilu 2004

Lihat pula: Pemilihan umum legislatif Indonesia 2004

Pemilu 2004 menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 24 partai politik, yaitu:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
2. Partai Buruh Sosial Demokrat
3. Partai Bulan Bintang
4. Partai Merdeka
5. Partai Persatuan Pembangunan
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
9. Partai Demokrat
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
13. Partai Amanat Nasional
14. Partai Karya Peduli Bangsa
15. Partai Kebangkitan Bangsa
16. Partai Keadilan Sejahtera
17. Partai Bintang Reformasi
18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
19. Partai Damai Sejahtera
20. Partai Golongan Karya
21. Partai Patriot Pancasila
22. Partai Sarikat Indonesia
23. Partai Persatuan Daerah
24. Partai Pelopor

Pemilu 2009

Lihat pula: Pemilihan umum legislatif Indonesia 2009

Pemilu 2009 menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh, yaitu:^[1]

Partai politik nasional

1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
2. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)*
3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
6. Partai Barisan Nasional (Barnas)
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)*
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*
9. Partai Amanat Nasional (PAN)*
10. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB)
11. Partai Kedaulatan
12. Partai Persatuan Daerah (PPD)
13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)*
14. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)*
16. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
17. Partai Karya Perjuangan (PKP)
18. Partai Matahari Bangsa (PMB)
19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)*
20. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)*
21. Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
22. Partai Pelopor*
23. Partai Golongan Karya (Golkar)*
24. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*
25. Partai Damai Sejahtera (PDS)*
26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)
27. Partai Bulan Bintang (PBB)*
28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)*
29. Partai Bintang Reformasi (PBR)*
30. Partai Patriot
31. Partai Demokrat*
32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)
33. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
35. Partai Merdeka
36. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)
37. Partai Sarikat Indonesia (PSI)
38. Partai Buruh

Catatan: Tanda * menandakan partai yang memiliki kursi di DPR hasil pemilu sebelumnya.

Partai politik lokal Aceh

1. Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS)^[2]
2. Partai Daulat Aceh (PDA)
3. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)
4. Partai Rakyat Aceh (PRA)^[3]
5. Partai Aceh (PA)
6. Partai Bersatu Aceh (PBA)

Pemilu 2014

Lihat pula: Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014

Berikut adalah daftar 16 partai politik yang telah lolos verifikasi administrasi oleh KPU untuk menjadi peserta Pemilu 2014. Partai-partai ini selanjutnya akan menjalani verifikasi faktual.^[4]

• Partai NasDem
• Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*
• Partai Kebangkitan Bangsa*
• Partai Bulan Bintang
• Partai Hati Nurani Rakyat*
• Partai Amanat Nasional*
• Partai Golongan Karya*
• Partai Keadilan Sejahtera*
• Partai Gerakan Indonesia Raya*
• Partai Demokrasi Pembaruan
• Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
• Partai Demokrat*
• Partai Persatuan Pembangunan*
• Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru
• Partai Persatuan Nasional
• Partai Peduli Rakyat Nasional

Catatan: Tanda * menandakan partai yang memiliki kursi di DPR hasil pemilu sebelumnya.

C. Telaah Pustaka dan Pembahasan

Umumnya keankeragaaman budaya politk suatu masyarakat mendorong golongan-golongan masyrakat lebih cenderung menyalurkan ikatan-ikatan terbatasynya (primordial dalam suatu wadah yang sempit saja. Sistem multipartai juga akan menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga peran badan eksekutif sering lemah. Selain itu, partai-partai yang berkoalisi harus sering mengadakan musyawarah dan kompromi dengan mitranya dan menghadapi kemungkinan bahwa sewaktu-waktu dukungan dari partai-partai yang duduk dalam koalisi akan ditarik kembali,sehingga mayoritas parlemen hilang. Partai-partai oposis pun kurang memainkan peran karena bisa sewaktu-waktu diajak duduk dalam koalisi baru. Lagipula partai-partai oposisi kurang mampu menyusun suatu program alternatif bagi pemerintah sehingga letak tanggung jawab kurang jelas. Saat tedapat partai yang dominan maka stabilitas bisa tercapai.

Sejarah parta politik di Indonesia adalah :

Periode pemerintahan	Sistem pemerintahan		Sistem partai
1908-1942	kolonial		multipartai
1942-1945	pendudukan Jepang		dilarang
17/8/45-1959	demokrasi parlementer a.masa perjuangan
	presidensial; UUD 1945		satu partai;PNI
	parlementer;UUD 1945		multipartai
	parlementer; UUD RIS		multipartai
	b.masa pembangunan
	parlementer ; UUD 1950		multipartai, PEMILU 1955 menghasilkan 27partai.
	Parlementer;UUD1950		multipartai
1959-1965	Demokrasi terpimpin;UUD 1945
	1959		penyederhanaan partai menjadi 10 yaitu PKI,NU,P.Katolik,Partindo,Parkindo,partai murba,PSII Arjudi,IPKI,partai silam perti
	1960		Front nasional mewakili semua kekuatan politik. PKI masuk lewat nasakom & ABRI masuk lewat IPKI.
1965-1998	Demokrasi panacasila; UUD 1945
	1966		PKI & Partindo bubar.
	27/7/1967		Konsensus nasional ada 100 anggota DPR
	1967-1969		Ekperimen dwipartai dan dwigroup di bebrapa kabupaten di JABAR, dihentikan.
	1971		Pemilu dengan 10 partai
	1973		Penggabungan 3 partai,Golkar, PDI, &PPP
	1977,1982,1987,1992,1997		Pemilu olej 3 orsospol(sistem multipartai terbaatas) Golkar, PDI, &PPP
	1982		Pancasila
	1996		PDI pecah
1998 (21 mei…)	Reformasi; UUD 1945 amandemen 1999(juni) 2004 (april) 2009(april)	Multipartai Pemilu dengan 48 partai Pemilu dengan 24 partai Pemilu dengan 38 partai
Kesimpulan dan Saran Kelemahan sistem multipartai adalah tidak ada kestabilan poltik yang ada di Indonesia. Keankeragaaman budaya politk suatu masyarakat mendorong golongan-golongan masyrakat lebih cenderung menyalurkan ikatan-ikatan terbatasynya (primordial dalam suatu wadah yang sempit saja. Sistem multipartai juga akan menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga peran badan eksekutif sering lemah. Selain itu, partai-partai yang berkoalisi harus sering mengadakan musyawarah dan kompromi dengan mitranya dan menghadapi kemungkinan bahwa sewaktu-waktu dukungan dari partai-partai yang duduk dalam koalisi akan ditarik kembali,sehingga mayoritas parlemen hilang. Partai-partai oposis pun kurang memainkan peran karena bisa sewaktu-waktu diajak duduk dalam koalisi baru. Lagipula partai-partai oposisi kurang mampu menyusun suatu program alternatif bagi pemerintah sehingga letak tanggung jawab kurang jelas. Saat tedapat partai yang dominan maka stabilitas bisa tercapai Saran Mengurangi jumlah partai politik di Indonesia menjadi dua partai besar. Terbatasnya partai akan mempermudah partai mencapai suara mayoritas. Mengurangi fragmentasi dan kecenderungan sentrifugal. Partai kecil akan bergabung menajdi satu suara besar ayotu koalisi atau oposisi pemerintah. Perlu adanya pemikiran yang jelas dan pemantapan tindakan agar sistem dwi partai bisa berajalan sesuai yang diharapkan.  dhesi elfriyanti ginting pertempuran no.7p brayan 08136071141